1. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
2. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk :

1. keperluan dasar rumah tangga;
2. pengairan pertanian rakyat;
3. perikanan rakyat;
4. peternakan rakyat;
5. keperluan keagamaan; dan
6. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan sosial bukan komersil.

Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

Nilai perolehan Air Tanah merupakan hasil perkalian antara harga air baku

dengan bobot Air Tanah.

Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

1. jenis sumber air;
2. lokasi sumber air;
3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air; dan
6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Besarnya nilai perolehan Air Tanah dalam Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).